Mitramabesnews.com 19 October 2024
Palembang, Sumsel,-
Masih adanya beberapa gudang BBM diduga ilegal di wilayah hukum Polrestabes Palembang salah satunya di Sungai Pedado Kertapati Palembang.
Dari pantauan awak media di lapangan, Selasa (15/10/2024) terlihat aktivitas bisnis BBM diduga ilegal berjalan disiang hari tanpa adanya tindakan Aparat Penegak Hukum (APH).
Pada bulan lalu lokasi gudang ini dibongkar Aph,kini terkesan gudang baru buka ini tak tersentu Aph,Dari Firalnya berita online
tribuntipikor yang menyatakan,dari seorang warga masyarakat yang sering melewati Sungai Pedado/Jl H.Sarkowi B, Keramasan Kec. Kertapati Palembang, Selasa (15/10/2024) sebut saja namanya Supr kepada awak media mengatakan,
“Kami masyarakat mengharapkan tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelaku bisnis BBM diduga ilegal, kami sangat terganggu saat sedang melewati jalan ini kerena banyaknya kendaraan BBM diduga ilegal menutupi jalan,” harapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekedar informasi pelaku dijerat dengan pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi undang-undang JO pasal 55 ayat (1) KUHP JO pasal 188 KUHP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp60,000,000,000,00 (enam puluh miliar rupiah) dapat dikatakan Perpres 191/2014 dan perubahannya secara spesifik
melarang penimbunan atau penyimpanan minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil) disisi lain pasal 53 Jo, pasal 23 ayat (2) huruf c undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (UU 22 /2001) kemudian mengatur bahwa, setiap orang yang melakukan, pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000,000,000,00 (lima puluh miliar rupiah) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000,000,000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(Team)
