Mitramabesnews.com
Banyuasin,-Sumatra Selatan
Kementerian Sosial untuk periode Juni – Juli 2025 menyalurkan bantuan PKH kepada masyarakat melalui Pemerintah Kecamatan dalam penyaluran bantuan tersebut tidak ko peran serta Kepala Desa/ Lurah yang akan mendistribusikan kepada warga masyarakat, dalam hal ini penyaluran bantuan PKH di Desa Saleh Jaya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan masih adanya tidak tepat sasaran terutama warga yang hidup layak/ mampu masih tetap menerima penyaluran bantuan PKH dari program pemerintah ini, Kamis (24/7/2025).
Kementrian Sosial dalam hal ini Menteri Sosial telah menyampaikan pesannya kepada pihak pihak yang terkait dalam penyaluran bantuan dari program pemerintah yang ditunjuk Pendamping harus benar benar selektif dan mendata ulang bagi Penerima PKH agar yang menerima bantuan adalah tepat sasaran bukan adanya unsur subyektif. Sehingga capaian dan tujuan pemerintah meringankan dan mengurangi beban kehidupan warga masyarakat yang layak dibantu serta perlu dibantu melalui program penyaluran bantuan dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berangkat dari hal inilah awak media adanya protes dari warga masyarakat Desa Saleh Jaya Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin mewawancarai salah seorang yang mewakili warga yang kecewa dalam penyaluran bantuan PKH untuk Juni – Juli 2025 adanya unsur subyektif dan praktek tidak sehat yang dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan orang kepercayaan Kepala Desa yang bernama Sariman dalam menyalurkan bantuan PKH kepada warga desa Saleh Jaya.
Awak media mendapat keterangan langsung dari seorang warga sebut saja Widodo warga Desa Saleh Jaya mempertanyakan dalam penyaluran bantuan PKH untuk Juni – Juli 2025 ini yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dipercayakan kepada Sariman sebagai penyalur bantuan PKH kepada warga desa Saleh Jaya.
“Mengapa Ibu saya yang lansia selalu mendapat bantuan PKH dan untuk penyaluran Juni- Juli 2025 ini tidak menerima bantuan PKH dan masih banyaknya penerima PKH yang tidak tepat sasaran tetap menerima bantuan PKH senyatanya mereka hidup layak atau mampu yang memiliki kebun luas,” Ungkap Widodo.
Lanjut Widodo menambahkan saat menayakan kepada Kepala Desa tentang berapa orang yang menerima PKH, Kepala Desa tidak tahu dan disuruh menanyakan sama perangkat desa, perangkat desapun tidak tahu bahkan disuruh tanya Sariman selaku pembantu pendamping PKH tapi dia juga tidak tahu tapi ini penuh kejanggalan? Karna dia yang mendata penerima tapi dia tidak tahu bahkan ketika saya ketempat ibu saya mendapat cerita kalau Kepala Desa datang kepada ibu saya dan berucap kalau bisa penjarakan Sariman saya lepaskan topi/jabatan sebagai kepala desa.
” tapi ada apa sama Kepala Desa karena yang kita pertanyakan kenapa PKH Ibu saya tidak keluar tapi sampai sekarang belum ada penjelasan bahkan ketika PKH dulu keluar Ibu saya cuma dikasih Rp.700 000 dan saya dikasih tahu sama sesama penerima kalau uang keluar itu satu juta lima ratus ketika saya tanyakan kebenaranya dan ditambah Rp.300 000 kemudian di tempat penarikan uang ada juga orang bilang kalau atas nama Ibu saya cairnya satu juta lima ratus saya pertanyakan lagi walau adai perdebatan tapi mereka mengakui kalu uang tersebut memang cair seperti itu dan terpakai, kenapa kepengurusan PKH tidak bicara jujur.
Repoter hendrik, purdai yanti
