Kejaksaan Negeri Tulang Bawang kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi. Hari ini, Rabu (23/7/2025), Tim Penyidik di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tulang Bawang secara resmi menetapkan dua individu berinisial SM selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rawa Indah dan S sebagai Operator Yayasan PKBM Rawa Indah, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada PKBM Rawa Indah tahun anggaran 2022 hingga 2023, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 887.089.000,00.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan saksi dan pihak terkait yang dimulai sejak 14 Januari 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor: PRINT-01/L.8.18/Fd.1/01/2025. Sebagai langkah lanjutan, Penyudik juga langsung melakukan tindakan menghilangkan badan terhadap kedua tersangka.
Tersangka SM ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-01/L.8.18/Fd.1/07/2025 dan Tersangka S dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/L.8.18/Fd.1/07/2025. Keduanya akan dilewati selama 20 hari ke depan, termasuk mulai 23 Juli 2025 hingga 11 Agustus 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PKBM Rawa Indah diketahui menerima Dana BOSP senilai total Rp 1.046.600.000,- selama tahun 2022 dan 2023. Namun, berdasarkan hasil penagihan yang dilakukan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan.
Modus operandi yang diduga dilakukan oleh SM dan S tergolong sistematis dan merugikan keuangan negara. Beberapa di antaranya meliputi:
Tutor Fiktif: Adanya nama-nama pengajar yang sebenarnya tidak ada atau tidak melaksanakannya.
Pemotongan Honor Tutor: Melakukan pemotongan honorarium yang seharusnya diterima oleh para tutor.
Pembelanjaan Fiktif: Mengklaim pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang tidak pernah terjadi.
Pemalsuan Nota dan Cap Toko Penyedia: Menggunakan dokumen palsu untuk membenarkan pengeluaran fiktif.
Atas perbuatan mereka, Tersangka SM dan Tersangka S disangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
(*)
