Bangka Belitung, Mitramabesnews.com
PANGKALPINANG — Lurah Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, menjadi sorotan setelah puluhan warganya menggelar demonstrasi. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh dugaan ketidaknetralan Lurah Juni, yang diketahui melalui postingan media sosialnya yang secara terbuka mendukung pasangan calon tunggal, Molen-Hakim, dalam pemilihan wali kota yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, Selasa (15/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Postingan tersebut berisi pernyataan Lurah Juni yang menyebut Molen sebagai sosok yang dapat membawa perubahan bagi Pangkalpinang dan memperhatikan kesejahteraan pegawai, termasuk di tingkat kelurahan.
Warga merasa bahwa sikap tersebut tidak mencerminkan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam demonstrasi tersebut, puluhan warga membawa berbagai poster berisi pernyataan menolak sikap Lurah. Beberapa spanduk berbunyi “Usir lurah dari Opas,” “Pak lurah, jangan jadi penjilat,” dan “Pak lurah, jangan kotori kampung kami dengan sikap alaimu.” Orasi berlangsung penuh semangat, dengan warga menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan lurah yang dianggap merusak prinsip-prinsip demokrasi.
Tok Gun, salah satu perwakilan warga, menegaskan bahwa netralitas adalah hal yang wajib bagi ASN.
“Netralitas adalah harga mati bagi ASN. Sikap lurah yang tidak mencerminkan kepemimpinan dapat merugikan kariernya,” kata Tok Gun.
Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam warga yang merasa terabaikan.
Defa, seorang tokoh pemuda dari Kampung Opas, menambahkan kritik yang lebih spesifik.
“Selama ini, pak lurah bersikap tidak adil terhadap pemuda kampung Opas. Bagaimana kami bisa mendukung kebijakan bapak jika beliau tidak peduli kepada kami?” ungkap Defa.
Kritik ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan generasi muda yang merasa diabaikan oleh pemerintah setempat.
Warga meminta Lurah Juni untuk berjanji bersikap netral dan tidak memihak kepada calon mana pun.
Mereka mengancam akan menggalang massa lebih banyak untuk unjuk rasa jika tuntutan ini diabaikan, bahkan mengancam akan melakukan aksi di kantor Pemkot Pangkalpinang.
“Kami tidak main-main. Jika tuntutan ini tidak didengar, kami akan bergerak lebih besar,” tambah salah satu warga.
Informasi lain juga muncul mengenai Lurah Lontong Pancur, Adli, yang terindikasi tidak netral dengan berfoto bersama pasangan calon Molen-Hakim.
Warga meminta klarifikasi dari Lurah Lontong Pancur mengenai maksud fotonya tersebut, menambah daftar tuntutan mereka kepada pihak berwenang.
Dalam menanggapi situasi ini, Budi Utama, Penjabat Walikota Pangkalpinang, diharapkan bersikap tegas terhadap ASN yang terindikasi tidak netral.
“Kami menunggu tindakan nyata dari pemimpin kami. Netralitas ASN adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Tok Gun dengan penuh harapan.
Warga menekankan bahwa sikap tidak netral dari lurah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan.
Mereka berharap pejabat publik, terutama ASN, menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami ingin pemimpin yang adil dan mampu mendengarkan aspirasi warganya, bukan yang hanya berpihak pada satu calon,” tambah Defa.
Situasi ini menunjukkan betapa kritisnya masyarakat Pangkalpinang terhadap integritas pemimpin mereka. Mereka menegaskan bahwa suara mereka harus didengar dan dihargai.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, warga telah merencanakan aksi lebih besar di berbagai lokasi strategis di kota, termasuk di kantor Pemkot.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian para pengamat politik.
Mereka mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara untuk memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan.
Ini adalah pengingat bahwa masyarakat semakin kritis dan aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga netralitas. (Zen/KBO Babel)
