ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bangka Belitung, Mitramabesnews.com
Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Imam Wahyudi, calon anggota DPRD Bangka Belitung terpilih dari partai PDI Perjuangan, telah mencuri perhatian publik. Istrinya, Isma Safitri, resmi melaporkan Imam ke polisi, mengaitkan dugaan tersebut dengan isu perselingkuhan yang melibatkan seorang wanita idaman lain (WIL). Sabtu (21/9/2024)
Informasi yang beredar di masyarakat mengisyaratkan bahwa wanita tersebut mungkin merupakan sesama calon anggota legislatif terpilih.
Situasi ini menambah kompleksitas kasus yang sudah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai identitas WIL dan implikasi sosial dari dugaan KDRT ini.
Aktivis perlindungan anak dan perempuan, Zubaidah, memberikan tanggapan tegas terhadap isu ini.
Ia mengingatkan bahwa setiap pelaku kejahatan, termasuk KDRT, harus dijerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Jika KDRT terbukti, maka Imam Wahyudi jelas melanggar UU PKDRT No. 23 tahun 2004,” ungkapnya.
Zubaidah menegaskan bahwa kekerasan semacam ini tidak dapat dibiarkan dan harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian.
Ia menyoroti bahwa KDRT ini bukanlah kejadian pertama, melainkan sudah terjadi berulang kali, dan disayangkan Isma tidak melapor lebih awal.
“Seharusnya jika laporan dilakukan lebih awal, pelaku tidak boleh ikut pemilu, mengingat KDRT dan korupsi adalah dua tindak kejahatan yang menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri,” tambahnya.
Penekanan ini menggarisbawahi pentingnya tindakan preventif dalam kasus KDRT.
Zubaidah berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan konseling bagi korban, sehingga Isma dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi sulit ini.
Mengenai isu perselingkuhan, ia juga menegaskan bahwa jika terbukti, kedua individu yang terlibat dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP pasal perzinahan.
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian di kalangan aktivis, tetapi juga di masyarakat luas. Banyak yang menunggu kepastian mengenai identitas wanita selingkuhan Imam Wahyudi.
Jika wanita tersebut terbukti adalah anggota DPRD terpilih, akan ada implikasi yang jauh lebih besar terhadap kredibilitas lembaga legislatif.
Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk bersatu dalam melindungi korban KDRT dan mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.
Waktu akan mengungkap kebenaran dan identitas wanita yang terlibat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kasus ini menangkap perhatian publik untuk mendorong korban KDRT lain agar berani melapor.
Proses hukum terhadap Imam Wahyudi akan menjadi sangat krusial, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan.
KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan isu sosial yang lebih luas.
Penanganan yang tepat dari aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan KDRT.
Zubaidah dan aktivis lain menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap tanda-tanda KDRT dan pentingnya keberanian untuk bersuara.
Kesadaran kolektif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan.
Dengan perkembangan ini, langkah selanjutnya dari pihak berwenang sangat dinantikan.
Harapan akan keadilan bagi Isma dan semua korban KDRT menjadi fokus utama, sementara masyarakat terus mengamati bagaimana proses hukum akan berlangsung.
Imam Wahyudi harus siap menghadapi konsekuensi hukum dari dugaan tindakannya, dan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengevaluasi sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan aktivis akan sangat berharga dalam mendampingi korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. (Zen/KBO Babel / MB).
