Mitramabesnew, com
BABAT TOMAN – Dugaan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini, manajemen SPBU 24.307.178 Babat Toman disorot karena diduga menjual BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dengan melayani kendaraan pelangsir atau pengepul.
Informasi di lapangan menyebutkan, aktivitas mencurigakan tersebut terlihat dari banyaknya kendaraan pribadi jenis lama, seperti Kijang dan Panther, yang secara berulang mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Bahkan, pengisian diduga dilakukan dengan menggunakan barcode berbeda-beda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana mungkin mobil sejenis Kijang bisa mengisi BBM sampai ratusan liter, padahal kapasitas tangkinya tidak sebesar itu. Saya juga lihat ada kendaraan yang bisa dua sampai tiga kali mengantri dalam sehari,” ujar salah satu pengendara yang sedang mengisi BBM di SPBU Babat Toman, Jumat (3/10/2025). Ia meminta agar namanya tidak disebut dalam pemberitaan.
Selain itu, pengendara tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan di area SPBU. Satpam dan petugas humas dinilai tidak sigap dalam mengatur antrean kendaraan, sehingga sering menyebabkan kemacetan di jalur utama, terutama pada pagi hari.
“Antrian kendaraan kadang sampai menutup setengah badan jalan. Ini jelas mengganggu pengguna jalan lain yang hanya ingin melintas,” tambahnya.
Menanggapi persoalan ini, salah satu aktivis di Kabupaten Musi Banyuasin meminta Pertamina Patra Niaga untuk segera turun tangan mengevaluasi pengelolaan SPBU tersebut.
“Kami mendesak pihak Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPBU Babat Toman. Sudah banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait praktik ini. Jangan sampai kebijakan subsidi yang dimaksudkan untuk rakyat kecil justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi segelintir pihak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menikmati subsidi BBM. “Kalau dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem distribusi energi kita,” pungkasnya. (*)
4 pilar
